Adnan Buyung: Sebaiknya Delapan Hakim MK Mengundurkan Diri

JAKARTA, Berita HUKUM – Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Khofifah-Herman S Sumawiredja (Berkah) dalam sengketa hasil Pemilukada Jatim, semakin menguatkan dugaan suap telah menguasai lembaga yang amat terhormat itu. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution bahkan menyarankan agar kedelapan hakim MK mengundurkan diri.

Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih (GMSPB) Adhie M Massardi mengatakan, tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar dalam kasus suap sengketa Pemilukada, mengkonifrmasi adanya desas-desus cideranya integritas MK sebagai benteng penegak konstitusi. Logika sederhana yang ada di benak publik, tidak mungkin Akil ‘bekerja’ sendiri dalam suap atas kasus-kasus sengketa Pilkada yang ditanganinya.

“Sejak perkara Akil terungkap, saya sudah ungkapkan bahwa integritas MK justru diuji di Jawa Timur. Kalau keputusan MK memutuskan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka integritas MK akan pulih. Kepercayaan masyarakat kepada MK akan kembali kokoh. Tapi dengan menolak gugatan pasangan Berkah, MK tampaknya justru mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Saya minta KPK segera turun menyelidiki dugaan ini,” tukas Adhie.

Menurut Jubir Presiden era Abdurrahman Wahid ini, persoalan Pilgub Jatim sungguh-sungguh kompleks. Di sana bukan hanya terjadi persekongkolan KPU dengan Bawaslu, Pemprov, salah satu kandidat, dan kalangan intelektual di kampus-kampus, tapi juga bergelimangan uang hingga triliunan rupiah. Persengkokolan ini juga melibatkan partai penguasa. Pasalnya, Jatim merupakan satu-satunya wilayah yang tersisa di pulau Jawa, setelah kalah di Banten, DKI, Jabar dan Jateng.

Sehubungan dengan putusan MK yang menolak gugatan Berkah, Buyung menyarankan agar delapan hakim MK mengundurkan diri. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus suap yang dilakukan Ketua MK Akil Mochtar. Meskipun satu orang yang berbuat, lanjut si Abang, panggilan akrab Buyung, hal ini membawa nama baik dan kehormatan institusi.

“Dengan pengunduran diri, para hakim konstitusi telah menunjukkan tanggung jawab secara bersama terhadap kasus suap yang sedang menimpa lembaganya. Setelah para hakim kontitusi mundur, MK dapat melakukan seleksi ulang hakim-hakimnya dengan mengajukan nama kepada Presiden. Selanjutnya dibuat panitia baru untuk memilih kembali. Orang-orang yang lama ini juga bisa mengajukan lagi sebagai hakim konstitusi,” kata Buyung.

Tunda persidangan

Ketua Tim Penguasa Hukum Otto Hasibuan usai persidangan mengatakan, pihaknya sudah meminta penundaan sidang keputusan terkait ditangkapnya Akil Mochtar. Pasalnya, penangkapan itu membuat jumlah hakim konstitusi yang memutuskan menjadi genap.

Di sisi lain, Otto mengakui adanya peraturan internal MK hanya menjelaskan keputusan minimal diambil oleh tujuh hakim konstitusi. Peraturan itu juga tidak menyebut keputusan harus diambil oleh jumlah hakim yang ganjil, seperti yang terjadi pada persidangan umumnya.

“Walaupun mereka membuat peraturan internal, keputusan yang diambil delapan hakim akan tetap bermasalah. Apakah ada keputusan di dunia yang diambil hakim yang jumlahnya genap? Meskipun berlindung di balik MK itu tidak bisa. Di manapun jumlah hakim harus ganjil. Itu sudah saya sampaikan sebelum putusan ini,” ujarnya.

Otto menambahkan, selama ini dia percaya terhadap MK. Namun dengan kasus kasus Akil dia mengaku jadi agak ragu dengan kredibilitas MK. Apalagi faktanya, selama ini nyaris bisa dikatakan tidak pernah orang yang tidak punya kekuatan ekonomi bisa menang.

sumber : http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Adnan+Buyung%3A+Sebaiknya+Delapan+Hakim+MK+Mengundurkan+Diri&subjudul=Pilgub+Jatim#.Uldh49Kno50

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cacat Hukum

552271_10151002345404718_856182331_n JAKARTA, Berita HUKUM – Pada hari ini Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang telah gegabah dalam membuat amar putusan, sehingga dapat dinilai cacat demi hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan No. 404/PDT/2012/PT.DKIJAKARTA yang isinya menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.278/PDT/2010/PN.JKT.Pst Perihal Gugatan Warga Negara atas tidak dilaksanakannya Undang-Undang No.40 Tahun 2004 oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua DPR, dan Menteri terkait selaku PARA TERGUGAT. (Total 11 Tergugat).

Menurut Koordinator Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial (TPRJS), Surya Tjandra, S.H., LL.M, menjelaskan, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Achmad Sobari, S.H.,M.H. mengabulkan argumentasi Para Tergugat yakni: PN Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena pembentukan Undang-Undang merupakan kewenangan Legislatif (DPR) dan Pemerintah. UU BPJS telah disahkan oleh DPR RI (Tergugat II) pada tanggal 28 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh Presiden RI (Tergugat I) pada tanggal 25 November 2011.

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding, menyatakan dalam provisi, “Menolak Provisi yang diajukan Para Penggugat”. Atas putusan tersebut, Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial menyatakan keberatan, bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan tuntutan provisi dalam gugatan tingkat pertama baik dalam Posita maupun Petitum.

Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding Majelis Hakim, tidak pernah menyinggung permohonan Provisi dalam pertimbangan hukumnya dan dengan demikian amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tingkat banding dalam Provisi yang berbunyi: “Menolak Provisi yang diajukan Para Pemohon Kasasi”, cacat demi hukum.

Dengan putusan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, Kuasa Hukum KAJS, Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial selaku Penggugat pada PN Pusat menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan yang gegabah dan tidak mampu melihat esensi Putusan PN Pusat secara mendalam atas gugatan yg diajukan oleh 120 orang warga negara yang peduli akan terwujudnya Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia terdiri dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Surya Tjandra juga menegaskan bahwa, sikap gegabah dan tidak mampu melihat esensi dari Majelis Hakim tercermin dari pertimbangan hukum yang disampaikan :
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan dalam rangka mengambil alih tugas dan wewenang dari DPR dan Pemerintah (PARA TERGUGAT) dalam hal mengundangkan sebuah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UUD’45, melainkan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya sebagai akibat kelalaian yang telah dilakukan PARA TERGUGAT dengan tidak menjalankan perintah UU No. 40 Tahun 2004 dengan cara SEGERA mengundangkan Rancangan UU tentang BPJS.

Dengan telah disahkannya UU BPJS pada tanggal 28 Oktober 2011, justru telah membuktikan bahwa TERGUGAT telah secara nyata lalai melaksanakan perintah UU No.40 Tahun 2004. Pengesahan yg dilakukan oleh TERGUGAT merupakan wujud atas pelaksanaan Putusan PN Pusat yang dibacakan pada tanggal 13 Juli 2011. Oleh sebab itu Majelis Hakim PT DKI Jakarta telah salah dalam membuat pertimbangan hukum, dan tidak sepatutnya membatalkan Putusan tersebut.

Hingga saat masih terdapat kelalaian yg dilakukan oleh PARA TERGUGAT terkait perkara ini, dalam hal belum sepenuhnya peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN telah dibuat dan disahkan oleh TERGUGAT. Hal ini telah terbukti dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan PN Pusat yang bertindak dan melaksanakan kewenangan Yudikatifnya sudah suatu hal yang tepat, sebagai penegak hukum atas kelalaian atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam hal ini Pemerintah dan DPR. Mekanisme peradilan merupakan sarana yang dijamin oleh Undang-Undang bagi warga negara untuk mendapatkan “access to Justice” dalam wilayah Negara ini.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mencederai hukum dan rasa keadilan, daripada rakyat Indonesia yang terus berusaha memperjuangkan haknya untuk mendapatkan hak atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan UUD’45 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).

Putusan tersebut juga telah mengebiri perkembangan sistem hukum di Indonesia yang telah mengadopsi paham perlu adanya kontrol atas penyelenggara Negara, melalui mekanisme peradilan dalam beberapa pilihan salah satunya adalah melalui Gugatan Warga Negara (GWN). Sudah ada beberapa GWN yang diajukan dan dikabulkan Legal Standing dari Para Penggugat oleh PN Pusat sebagai pihak yang berwenang untuk mengadili, seperti GWN tentang Ujian Nasional, GWN tentang Nunukan, dan GWN tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding telah keliru menerapkan pertimbangan hukum yang mengharuskan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkannya;

Oleh sebab itu, TPRJS dan KAJS menyatakan sikap: Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pada tingkat Kasasi yang telah didaftarkan oleh Pemohon Kasasi (KAJS) pada 10 Oktober 2013, harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah salah menerapkan hukum dalam Amar Putusan dan sesat pikir dalam menyusun pertimbangan hukum;

Menuntut Pemerintah untuk melaksanakan putusan PN Pusat dan melaksanakan perintah UU BPJS, dengan segera menyusun dan mensahkan peraturan pelaksana yang telah diperintahkan;

Menuntut DPR melaksanakan tugas dan wewenang Pengawasan yang dimiliki terkait implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dimulai dari Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2014.

sumber : http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Putusan+Pengadilan+Tinggi+DKI+Jakarta+Cacat+Hukum&subjudul=KAJS#.UldguNKno50

Upaya Praperadilan

Dalam proses penegakan hukum pidana pada kenyataannya sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi ; ”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan berdasarkan pasal 4 UU yang sama, setiap orang memiliki ”hak untuk tidak disiksa” dalam penegakan hukum. Dan dalam pasal 9 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut di atas bukan lagi dapat dipidana akan tetapi ”dipidana”.

Seperti yang kita ketahui Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang : a) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; b) Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; dan c) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;Hal mana tentang Praperadilan tersebut secara limitatif diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Sejauh ini di dalam praktiknya hak tentang Praperadilan tersebut hanya dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Kita tidak pernah mendengar bahwa Kepolisian mempraperadilankan Kejaksaan tentang sah tidaknya Penghentian Penuntutan terhadap tersangka/terdakwa, atau sebaliknya pihak Kejaksaan mempraperadilankan pihak Kepolisian tentang sah tidaknya Penghentian Penyidikan.

Perlu untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan Penegak Hukum pada khususnya bahwa pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP yang mengatur tentang Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilankan Kepolisian dan Kejaksaan, namun pasal tersebut juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilankan Kejaksaan begitu juga sebaliknya pasal tersebut juga memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilankan Kepolisian. Jika suatu perkara pidana sudah di SPDP (P.16) dari Kepolisian ke Kejaksaan dan dalam perkembangannya menurut penilaian pihak Kejaksaan kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan, namun ditengah jalan tiba-tiba pihak Kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) terhadap kasus tersebut maka demi tegaknya hukum dan keadilan seharusnya upaya akhir yang ditempuh pihak Kejaksaan adalah melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian ke Pengadilan Negeri. Begitu juga jika suatu perkara telah dinyatakan cukup bukti oleh pihak Kejaksaan (P.21) dan/atau telah perkara tersebut telah dilimpahkan dari Kepolisian kepada Kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba Kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka seharusnya demi tegaknya hukum dan keadilan pihak Kepolisian harus berani melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri.

Namun dalam praktiknya hal semacam itu sangat sulit terjadi karena masing-masing pihak berusaha saling menjaga hubungan baik atas dasar pertimbangan rasa segan sesama aparat dan/atau adanya rasa saling membutuhkan dalam system kerja dan/atau adanya rasa “saling pengertian”. Dan kondisi semacam ini jika dibiarkan terus tanpa ada upaya untuk memperbaiki agar sesama penegak hukum tercipta budaya saling kontrol, maka iklim semacam ini pada gilirannya akan menganggu upaya penegakan supremasi hukum di negara kita ini. Dalam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati/mencermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan suatu perkara pidana atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan secara resmi dengan mengeluarkan SP3, apalagi yang dilakukan secara diam-diam..

Di samping itu diharapkan juga pihak Kepolisian dapat mengontrol kinerja Kejaksaan apakah perkara yang sudah dilimpahkan benar-benar diteruskan ke Pengadilan. Begitu juga pihak Kejaksaan diharapkan dapat mengontrol kinerja Kepolisian di dalam proses penanganan perkara pidana apakah perkara yang sudah di SPDP (P.16) ke Kejaksaan yang dinilai telah cukup bukti pada waktunya benar-benar dilimpahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan atau berhenti secara diam-diam. Di dalam era supremasi hukum ini Kepolisian harus berani mempraperadilankan pihak Kejaksaan jika suatu perkara yang telah dinyatakan cukup bukti (P.21) atau tahap 2, ternyata perkara tersebut tidak jadi dilimpahkan ke Pengadilan. Begitu juga sebaliknya. dan berbicara upaya prapradilan kayaknya ini hanya dapat diandalkan kepada pihak Advokat/Pengacara, sebagai penegak hukum yang independen. Yang jelas Praperadilan bukan hanya hak dari tersangka atau keluarga tersangka, tapi juga merupakan hak dari Kepolisian dan Kejaksaan. ( Oktober 2008 )

 

 

 

 

sumber: http://www.kantorhukum-lhs.com/1.php?id=Upaya-Praperadilan